Asikku88 - Menteri Koordinator Politik dan Hukum Mahfud MD menegaskan, kasus korupsi dana Asabri yang bernilai puluhan triliun rupiah itu masih akan diproses di pengadilan.

“Kasus Asabri dipastikan dibawa ke pengadilan karena tindak pidana korupsi. Mungkin pelakunya banyak yang sama dengan Jiwasraya tapi benda dan barang bukti atau asetnya lain-lain,” ujar Mahfud MD dalam video singkat yang diunggah oleh Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, Selasa, 2 Februari 2021.

Mahfud juga memastikan pengusutan kasus korupsi Asabri oleh Kejaksaan Agung tidak mengganggu keamanan dan kesejahteraan anggota TNI-Polri yang ditahan di Asabri. Ia menegaskan, kasus korupsi masih akan diusut, namun simpanan untuk kesejahteraan prajurit TNI-Polri dijamin pemerintah agar tidak hilang.

“Dan Kejaksaan Agung sedang mengerjakan semua itu, dan kalau misalnya dari aset yang terkumpul misalnya masih banyak yang kurang, itu bisa dibicarakan nanti,” ujarnya.

Pokoknya, tegasnya, prajurit TNI dan Polri tidak boleh dirugikan karena mereka menabung di Asabri untuk kesejahteraan mereka.

Mantan Ketua MK itu mengaku sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, bahwa dalam waktu dekat sejumlah aset akan disita. Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk mengawal dan meyakini Kejaksaan Agung akan menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya.

Sebelumnya, tim penyidik ​​Jam Pidsus Kejaksaan Agung menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri. Dua di antaranya adalah mantan Dirut PT Asabri, Mayjen (Purn.) Adam Rachmat Damiri, dan Sonny Widjaja. togel online

Selain dua orang tersebut, enam tersangka lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni BE, mantan Direktur Keuangan PT Asabri; HS sebagai Direktur PT Asabri; IWS sebagai Kepala Divisi Investasi PT Asabri; Direktur Utama LP PT Prima Network; Benny Tjokrosaputro Direktur PT Hanson Internasional dan Heru Hidayat Direktur PT Trada Alam Mineral.

Asikku88 - Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asuransi Tentara Nasional Indonesia (Asabri). Korupsi pengelolaan keuangan Asabri terjadi pada periode 2012-2019.

Menteri Koordinator Politik dan Hukum, Mahfud MD, mengaku awalnya sudah memberi peringatan tentang potensi korupsi di Asabri sejak Januari 2020. Saat itu, Mahfud mengomentari pemeriksaan BPK terhadap Asabri dan potensi korupsi di lembaganya.

“Sekarang saya katakan ini dulu, Januari-Februari 2020 setahun lalu, ada indikasi korupsi. Terus ada yang marah. Pokoknya kalau bilang mau dilaporkan mau lapor ke polisi. Sekarang sudah terbukti, ”kata Mahfud di kanal Youtube Kemenko Polhukam, Selasa 2 Februari 2021.

Mahfud tidak merinci siapa yang marah dan ingin melaporkannya ke polisi terkait dugaan korupsi di Asabri. Dia hanya mengatakan kalau dulu ada dugaan korupsi puluhan triliun, kini, kata Mahfud, menurut Kejaksaan Agung sudah mencapai puluhan triliun rupiah.

“Dulu dugaan korupsi Rp 16 triliun, setelah ditelusuri Rp 22 hingga Rp 23 triliun,” ujarnya.

Meski begitu, Mahfud memastikan aset yang disimpan prajurit TNI-Polri di Asabri tidak hilang. Pemerintah akan berupaya membantu agar dana keamanan untuk kesejahteraan prajurit TNI-Polri tidak hilang begitu saja saat kasus ini sampai ke pengadilan.

“Karena ini uang Anda, tabungan Anda di Yayasan Asabri,” ujarnya.

Sebelumnya, Tim Pemeriksa Kejaksaan Agung Jam Pidsus menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri. Dua di antaranya adalah mantan Direktur PT Asabri, Mayor Jenderal (Purn.) Adam Rachmat Damiri, dan Sonny Widjaja. togel online

Selain dua orang tersebut, enam tersangka lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni BE, mantan Direktur Keuangan PT Asabri; HS sebagai Direktur PT Asabri; IWS sebagai Kepala Divisi Investasi PT Asabri; Direktur Utama Jaringan LP PT Prima; Benny Tjokrosaputro Direktur PT Hanson Internasional dan Heru Hidayat Direktur PT Trada Alam Mineral.