Asikku88 - Pengamat politik Adi Prayitno yakin kudeta militer yang terjadi di Myanmar tidak akan terjadi di Indonesia. Ia menjelaskan, Indonesia tidak memiliki sejarah kudeta militer. Meski demikian, antisipasi tetap diperlukan.

Menurutnya, TNI atau aparat harus dijauhkan dari urusan politik. Biarkan mereka bekerja secara profesional, jaga keamanan dan ketertiban sosial.

"Tidak mungkin ada kudeta militer. Di Indonesia demokrasi sudah terkonsolidasi. Elit, pers, dan masyarakat sipil kuat," kata Adi, Selasa, 2 Februari 2021.

Adi mengatakan, ada hal penting yang harus dipikirkan negara ini, yaitu kesehatan dan krisis ekonomi. Semua pihak harus solid, jaga sikap, hentikan perkelahian, kata Adi.

Sementara itu, pengamat politik lainnya, Ujang Komarudin juga mengatakan di Indonesia tidak ada tradisi kudeta militer.

“Jika melihat kondisi politik saat ini, kudeta militer di Indonesia tidak akan terjadi. Karena TNI masih setia kepada presiden,” kata Ujang.

Namun, segala kemungkinan harus diantisipasi. Menurutnya, Presiden Joko Widodo perlu memilih sosok yang setia dan dekat untuk posisi Panglima TNI.

Ujang juga mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Disiplin dalam menjaga tata tertib kesehatan, agar tidak banyak anak bangsa yang menjadi korban Covid-19,” ujarnya.

Seperti diketahui, Senin dini hari, 1 Februari, pasukan militer Myanmar menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh partai yang berkuasa di Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Militer mengambil alih kendali negara. Kudeta terjadi setelah ketegangan meningkat antara pemerintah sipil Suu Kyi dan militer atas sengketa hasil pemilihan.

Sejak 2011, Myanmar telah bergerak menuju pemerintahan demokratis, yang sebelumnya berada di bawah rezim militer. Aung San Suu Kyi menjadi sosok demokrasi di Tanah Air.

Pada 2015, Suu Kyi dan partainya Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) terpilih untuk memimpin negara melalui proses pemungutan suara. togel online

1 Februari, Suu Kyi seharusnya melanjutkan masa jabatan keduanya. Namun, militer mengambil alih pemerintahan dengan tuduhan kecurangan dalam pemilihan.

Asikku88 - Partai Keadilan Sejahtera mengatakan pihaknya menyesal atas kudeta militer di Myanmar karena negara itu baru-baru ini memulai transisi dari pemerintahan militer ke pemerintahan sipil. Apalagi, militer menangkap sejumlah tokoh dan tokoh partai NLD, di Aung San Suu Kyi.

Perebutan kekuasaan oleh militer di Myanmar, menurut Kepala Pembangunan dan Pembangunan Luar Negeri PKS Sukamta, merupakan pekerjaan besar bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ini karena setiap negara memiliki sejarah dalam hal hubungan militer-sipil.

Indonesia juga memiliki sejarah dinamis yang serupa tetapi telah mampu menyelesaikannya dengan baik sejak reformasi tahun 1998.

Sukamta mengapresiasi responsivitas Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam mengeluarkan pernyataan imbauan kepada Myanmar agar masing-masing pihak menahan diri dan menyelesaikan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya.

Dalam keterangannya, Selasa 2 Februari 2021, anggota Komisi I DPR RI juga berharap Kementerian Luar Negeri RI mendorong setiap pihak di Myanmar untuk memperhatikan keselamatan seluruh warga negara di sana. Apalagi untuk minoritas seperti etnis Rohingya.

“Menurut saya ini bukan pembelaan atau seruan yang tidak masuk akal, tapi sebuah pernyataan harapan bahwa akan ada demokratisasi dimanapun di Asia Tenggara, terutama di Myanmar, terutama karena Indonesia pernah mengalami masa-masa sulit dalam konteks hubungan sipil-militer dengan kita. . "Telah berhasil melewati masa-masa itu. Myanmar perlu belajar dari proses demokratisasi ini dari Indonesia, ”ujarnya.

Ia mengingatkan agar pemerintah Indonesia memiliki solusi jangka pendek dan panjang untuk mengatasi kudeta di Myanmar.

Solusi singkatnya, pemerintah Indonesia harus memiliki langkah taktis untuk menjamin keselamatan WNI di Myanmar. Sementara itu, KBRI mengimbau WNI untuk tinggal di rumah dan terus melaksanakan protokol kesehatan.

Sukamta menyarankan agar pemerintah Indonesia memiliki kajian eskalasi konflik di sana. Jika sudah bisa diprediksi apakah eskalasi konflik semakin mengkhawatirkan, maka perlu dipikirkan solusi pemulangan WNI ke Tanah Air.

“Dalam jangka panjang perlu dipikirkan peran Indonesia sebagai pemimpin tradisional ASEAN. Indonesia harus mampu melindungi negara-negara anggota ASEAN. Namun, karena Piagam ASEAN mengatur prinsip non-interferensi, berarti ASEAN tidak bisa. mengganggu urusan dalam negeri anggotanya, ”ujarnya.

Pikirkan tentang meninjau Piagam ASEAN. Sukamta menilai ASEAN belum punya nyali untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Kasus ini bisa menjadi momentum untuk mendefinisi ulang ASEAN agar tidak sekedar tempat berkumpul.

“Jika ASEAN memiliki fungsi dan kewenangan yang lebih kuat, setidaknya krisis politik dan HAM yang terjadi di negara-negara ASEAN bisa ditindaklanjuti oleh ASEAN dengan mengirimkan peacekeepers, misalnya,” ujarnya. togel online

Pasukan penjaga perdamaian ASEAN tidak dalam konteks mencampuri 100 persen urusan dalam negeri suatu negara tetapi untuk memastikan perlindungan warga sipil. Sukamta menilai dalam setiap konflik atau perang saudara, warga sipil menjadi korban meski ada hukum humaniter.

Beberapa bulan sebelum Letjen TNI (Purn.) Prabowo Subianto Djojohadikusumo dilantik menjadi Menteri Keamanan Republik Indonesia (Menhan RI), sejumlah pensiunan perwira tinggi (Pati) TNI dan Polri sempat berdiskusi dengannya. Salah satu yang hadir dalam diskusi itu adalah dua jenderal bintang empat Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Melalui pantauan VIVA Militer dari akun Youtube, pertemuan tersebut dilaksanakan pada April 2019. Selain Tedjo yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia (KSAL), juga hadir mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI. , Letjen (Purn.) Johannes Suryo Prabowo dan Marsekal TNI (Purn.) Imam Su Manfaat, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Udara (KSAU).

2 Jenderal Garis Depan Ungkap Kelemahan TNI Kepada Prabowo

Dalam kesempatan tersebut, Tedjo dan Imam membeberkan sejumlah data mengenai postur kekuatan TNI AL dan TNI AU. Bagian yang paling menarik dari pembahasan tentunya adalah kekuatan kedua dimensi itu dari segi alutsista.

Imam yang mendapat kesempatan pertama untuk berbicara menjelaskan postur kekuatan TNI AU saat ini. Dalam keterangannya, Imam mengungkapkan bahwa TNI AU masih kekurangan skuadron tempur.

Sementara itu, menurut Imam, untuk memaksimalkan kekuatan dalam mengamankan kedaulatan negara secara keseluruhan, TNI AU diharapkan mampu mencapai supremasi udara dan superioritas udara.

Selain itu, Imam juga menjelaskan betapa pentingnya memiliki pesawat berteknologi tinggi, seperti drone, untuk menghadapi potensi konflik besar maupun kecil.

“Sebenarnya untuk TNI AU yang kita butuhkan adalah beberapa kekuatan yang menjadi ciri khas TNI AU. Kita harus punya alutsista yang bisa menjadikan kita kekuatan yang mengarah pada Air Supremacy atau Air Superiority. Jadi kita butuh pesawat tempur yang ada. mampu membuat kami mencapai superioritas udara, "kata Imam.

"Kedua, kita harus memiliki pesawat yang digunakan untuk serangan udara, atau untuk menghancurkan target di darat. Ketiga, kita harus memiliki pesawat yang memiliki mobilitas udara. Agar kita dapat memenangkan konflik kelas atas dan konflik tingkat rendah, Kita butuh pesawat berteknologi tinggi seperti drone di sampingnya. radar airborne, "ujarnya.

Alangkah terkejutnya, Imam mengungkapkan bahwa saat ini TNI AU hanya memiliki tujuh skuadron pesawat tempur. Namun jika berbicara alutsista yang mampu meraih keunggulan kekuatan udara, TNI AU hanya memiliki tiga skuadron yang terdiri dari F-16 Fighting Falcon, Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30.

“Ibarat pesawat tempur, (kita harus) punya minimal 11 skuadron tempur. Sekarang kita lihat semua pesawat tempur hanya tujuh skuadron. Tapi untuk superioritas udara kita hanya punya tiga skuadron, F-16 dan Sukhoi,” lanjut Imam. togel online

Yang tak kalah penting menurut Imam adalah jumlah radar yang saat ini hanya dimiliki 19 unit TNI AU. Sedangkan dengan luas hingga 2 juta kilometer persegi, TNI Angkatan Udara membutuhkan sedikitnya 32 unit radar.

“Ibarat radar, kita bisa mempertahankan kedaulatan kita kalau radar kita bisa menutupi semuanya. Saat ini yang kita butuhkan minimal 32 radar. Itu bisa mencakup semuanya dengan catatan terintegrasi dengan radar sipil,” kata KSAU tahun 2009 kepada Periode 2012.

“Namun sejak lima tahun terakhir radar baru ada 19, tidak ada penambahan lagi. Jadi sebenarnya kita masih banyak blank spot. Jadi radar kurang,” ujarnya.

Bukan hanya TNI AU saja yang membutuhkan tambahan kekuatan berupa alutsista. Tedjo yang pernah menjabat sebagai KSAL dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) ini juga mengungkapkan sejumlah kekurangan yang dimiliki TNI AL.

Tedjo mengatakan saat ini TNI AL hanya memiliki lima unit kapal selam. Namun, menurut Tedjo, untuk memaksimalkan peran TNI AL dalam melindungi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR) dibutuhkan setidaknya 16 unit kapal selam.

Perlu dicatat, saat ini TNI AL memiliki lima kapal selam tempur. Di kelas Nagapasa terdapat tiga kapal selam yaitu KRI Nagapasa (403), KRI Ardadedali (404) dan KRI Alugoro (405). Tiga kapal selam lagi di kelas ini sedang dibangun, bekerja sama dengan pembuat kapal Daewoo Shipbuilding dan Marine Engineering.

Sedangkan dua kapal selam lainnya berasal dari kelas Cakra, KRI Cakra dan KRI Naggala. Meski masih beroperasi, kedua kapal selam tersebut berusia hampir 40 tahun sejak dibangun di Jerman Timur.

Selain itu, Tedjo juga menyampaikan bahwa TNI AL juga membutuhkan sedikitnya 30 unit kapal kelas fregat dan korvet. Untuk jenis fregat, saat ini TNI AL memiliki KRI Raden Eddy Martadinata (331) dan KRI I Gusti Ngurah Rai (332) di kelas Martadinata.

Sedangkan di kelas Ahmad Yani terdapat lima kapal lainnya yakni KRI Ahmad Yani (351), KRI Yos Sudarso (353), KRI Oswald Siahaan (354), KRI Abdul Halim Perdanakusuma (355) dan KRI Karel Satsuit Tubun (356). .

Untuk jenis korvet, terdapat 10 kapal yang terbagi dalam tiga kelas yaitu kelas Diponegoro, kelas Bung Tomo dan kelas Fatahillah. Di kelas Diponegoro terdapat KRI Diponegoro (365), KRI Sultan Hasanuddin (366), KRI Sultan Iskandar Muda (367) dan KRI Frans Kaisepo (368).

Di kelas Bung Tomo terdapat tiga kapal yaitu KRI Bung Tomo (357), KRI John Lie (358) dan KRI Usman Harun (359). Tiga kapal lainnya merupakan kelas Fatahillah, yaitu KRI Fatahillah (361), KRI Malahayati (362), dan KRI Nala (363).

“Saat ini kita punya senjata strategis yaitu kapal selam. Cuma ada dua buatan 80 dan hanya dua dari Korea, dan satu akan dibuat di Indonesia. Tapi tipenya hampir sama. Namun, bukan hanya jumlah yang harus kita miliki. , tapi kapabilitasnya juga harus, ”kata Tedjo.

“Agar kita bisa mencakup seluruh wilayah, idealnya kita membutuhkan 16 kapal selam. Untuk kemampuan fregate dan korvet kita butuh sekitar 30 kapal. Namun, saat ini kita masih diperkuat dengan kapal tua Jerman Timur,” ujarnya.