Berita Terbaru, Kabar Terkini Harian Indonesia - Asikku

Asikku merupakan kumpulan berita berita akuran seputaran indonesia , yang terbaru dan tercepat.

Responsive Ads Here

Rabu, 03 Februari 2021

Korupsi Asabri Terungkap, Mahfud Jamin Setoran TNI-Polri Tak Gagal

 

Korupsi Asabri Terungkap, Mahfud Jamin Setoran TNI-Polri Tak Gagal

Asikku88 - Menteri Koordinator Politik dan Hukum Mahfud MD menegaskan, kasus korupsi dana Asabri yang bernilai puluhan triliun rupiah itu masih akan diproses di pengadilan.


“Kasus Asabri dipastikan dibawa ke pengadilan karena tindak pidana korupsi. Mungkin pelakunya banyak yang sama dengan Jiwasraya tapi benda dan barang bukti atau asetnya lain-lain,” ujar Mahfud MD dalam video singkat yang diunggah oleh Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, Selasa, 2 Februari 2021.


Mahfud juga memastikan pengusutan kasus korupsi Asabri oleh Kejaksaan Agung tidak mengganggu keamanan dan kesejahteraan anggota TNI-Polri yang ditahan di Asabri. Ia menegaskan, kasus korupsi masih akan diusut, namun simpanan untuk kesejahteraan prajurit TNI-Polri dijamin pemerintah agar tidak hilang.


“Dan Kejaksaan Agung sedang mengerjakan semua itu, dan kalau misalnya dari aset yang terkumpul misalnya masih banyak yang kurang, itu bisa dibicarakan nanti,” ujarnya.


Pokoknya, tegasnya, prajurit TNI dan Polri tidak boleh dirugikan karena mereka menabung di Asabri untuk kesejahteraan mereka.


Mantan Ketua MK itu mengaku sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, bahwa dalam waktu dekat sejumlah aset akan disita. Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk mengawal dan meyakini Kejaksaan Agung akan menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya.


Sebelumnya, tim penyidik ​​Jam Pidsus Kejaksaan Agung menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri. Dua di antaranya adalah mantan Dirut PT Asabri, Mayjen (Purn.) Adam Rachmat Damiri, dan Sonny Widjaja. togel online


Selain dua orang tersebut, enam tersangka lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni BE, mantan Direktur Keuangan PT Asabri; HS sebagai Direktur PT Asabri; IWS sebagai Kepala Divisi Investasi PT Asabri; Direktur Utama LP PT Prima Network; Benny Tjokrosaputro Direktur PT Hanson Internasional dan Heru Hidayat Direktur PT Trada Alam Mineral.


Beredar Foto Nazaruddin Disebut Ikut Pertemuan Kudeta AHY

 

Beredar Foto Nazaruddin Disebut Mengikuti Temu Kudeta AHY

Asikku88 - Salah satu pendiri Partai Demokrat, Muhammad Darmizal, menjelaskan peredaran foto mantan Bendahara Umum Demokrat, M Nazaruddin saat bertemu dengan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Namun, dia tidak secara tegas menyebut Nazaruddin hadir dalam pertemuan tersebut.


"Saya tidak melihat (Nazaruddin) itu kenyataan," kata Darmizal di kawasan Mega Kuningan, Selasa, 2 Februari 2021.


Menurutnya, Nazaruddin merupakan sosok yang memiliki hubungan baik dengan siapapun. Sebab, sebagai politikus, Nazaruddin sarat pengalaman. Bahkan Nazaruddin pun mengalami pengalaman tersulit dan pahit.


“Insya Allah kita tidak akan mengalami hal-hal tersebut. Insya Allah kita semua tidak mendapatkan pengalaman yang sama seperti dia (Nazaruddin),” jelasnya.


Saat ini, Darmizal menyebut Nazaruddin sebagai sahabat yang berkomitmen untuk saling membantu dan mendukung kepentingan agama. Dalam pengertian itu, kata dia, Nazaruddin lebih menitikberatkan pada betapa pentingnya menjalankan sistem dalam mengamalkan agama. togel online


“Doanya luar biasa. Saya datang menemuinya, berdoa untuk menjadi pendeta. Niat untuk berbuat banyak dalam hal ukhuwah Islamiyah, ”ujarnya.


Kudeta Militer di Myanmar Diyakini Tak Terjadi di Indonesia

 

Kudeta Militer di Myanmar Diyakini Tak Terjadi di Indonesia

Asikku88 - Pengamat politik Adi Prayitno yakin kudeta militer yang terjadi di Myanmar tidak akan terjadi di Indonesia. Ia menjelaskan, Indonesia tidak memiliki sejarah kudeta militer. Meski demikian, antisipasi tetap diperlukan.


Menurutnya, TNI atau aparat harus dijauhkan dari urusan politik. Biarkan mereka bekerja secara profesional, jaga keamanan dan ketertiban sosial.


"Tidak mungkin ada kudeta militer. Di Indonesia demokrasi sudah terkonsolidasi. Elit, pers, dan masyarakat sipil kuat," kata Adi, Selasa, 2 Februari 2021.


Adi mengatakan, ada hal penting yang harus dipikirkan negara ini, yaitu kesehatan dan krisis ekonomi. Semua pihak harus solid, jaga sikap, hentikan perkelahian, kata Adi.


Sementara itu, pengamat politik lainnya, Ujang Komarudin juga mengatakan di Indonesia tidak ada tradisi kudeta militer.


“Jika melihat kondisi politik saat ini, kudeta militer di Indonesia tidak akan terjadi. Karena TNI masih setia kepada presiden,” kata Ujang.


Namun, segala kemungkinan harus diantisipasi. Menurutnya, Presiden Joko Widodo perlu memilih sosok yang setia dan dekat untuk posisi Panglima TNI.


Ujang juga mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.


“Bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Disiplin dalam menjaga tata tertib kesehatan, agar tidak banyak anak bangsa yang menjadi korban Covid-19,” ujarnya.


Seperti diketahui, Senin dini hari, 1 Februari, pasukan militer Myanmar menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh partai yang berkuasa di Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).


Militer mengambil alih kendali negara. Kudeta terjadi setelah ketegangan meningkat antara pemerintah sipil Suu Kyi dan militer atas sengketa hasil pemilihan.


Sejak 2011, Myanmar telah bergerak menuju pemerintahan demokratis, yang sebelumnya berada di bawah rezim militer. Aung San Suu Kyi menjadi sosok demokrasi di Tanah Air.


Pada 2015, Suu Kyi dan partainya Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) terpilih untuk memimpin negara melalui proses pemungutan suara. togel online


1 Februari, Suu Kyi seharusnya melanjutkan masa jabatan keduanya. Namun, militer mengambil alih pemerintahan dengan tuduhan kecurangan dalam pemilihan.

Korupsi Asabri, Mahfud MD: Dulu marah, sekarang terbukti

 

Korupsi Asabri, Mahfud MD: Dulu marah, sekarang terbukti

Asikku88 - Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asuransi Tentara Nasional Indonesia (Asabri). Korupsi pengelolaan keuangan Asabri terjadi pada periode 2012-2019.


Menteri Koordinator Politik dan Hukum, Mahfud MD, mengaku awalnya sudah memberi peringatan tentang potensi korupsi di Asabri sejak Januari 2020. Saat itu, Mahfud mengomentari pemeriksaan BPK terhadap Asabri dan potensi korupsi di lembaganya.


“Sekarang saya katakan ini dulu, Januari-Februari 2020 setahun lalu, ada indikasi korupsi. Terus ada yang marah. Pokoknya kalau bilang mau dilaporkan mau lapor ke polisi. Sekarang sudah terbukti, ”kata Mahfud di kanal Youtube Kemenko Polhukam, Selasa 2 Februari 2021.


Mahfud tidak merinci siapa yang marah dan ingin melaporkannya ke polisi terkait dugaan korupsi di Asabri. Dia hanya mengatakan kalau dulu ada dugaan korupsi puluhan triliun, kini, kata Mahfud, menurut Kejaksaan Agung sudah mencapai puluhan triliun rupiah.


“Dulu dugaan korupsi Rp 16 triliun, setelah ditelusuri Rp 22 hingga Rp 23 triliun,” ujarnya.


Meski begitu, Mahfud memastikan aset yang disimpan prajurit TNI-Polri di Asabri tidak hilang. Pemerintah akan berupaya membantu agar dana keamanan untuk kesejahteraan prajurit TNI-Polri tidak hilang begitu saja saat kasus ini sampai ke pengadilan.

 

“Karena ini uang Anda, tabungan Anda di Yayasan Asabri,” ujarnya.


Sebelumnya, Tim Pemeriksa Kejaksaan Agung Jam Pidsus menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri. Dua di antaranya adalah mantan Direktur PT Asabri, Mayor Jenderal (Purn.) Adam Rachmat Damiri, dan Sonny Widjaja. togel online


Selain dua orang tersebut, enam tersangka lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni BE, mantan Direktur Keuangan PT Asabri; HS sebagai Direktur PT Asabri; IWS sebagai Kepala Divisi Investasi PT Asabri; Direktur Utama Jaringan LP PT Prima; Benny Tjokrosaputro Direktur PT Hanson Internasional dan Heru Hidayat Direktur PT Trada Alam Mineral.

Pendatang Rohingya di Makassar Ditemukan Mati Gantung

 

Pendatang Rohingya di Makassar Ditemukan Mati Gantung

Asikku88 - Munir, seorang imigran Rohingya, ditemukan tewas tergantung di ruang tamunya di Jalan Malengkeri, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa, 2 Februari 2021.


Korban diduga telah meninggal beberapa hari, namun jenazahnya ditemukan setelah petugas keamanan wisma mencium bau tak sedap, dan langsung masuk ke kamar Munir.


Nur Islam, seorang imigran Rohingya lainnya di Makassar, mengatakan Munir adalah salah satu pengungsi Rohingya yang memegang UNHCR, kartu UN.


"Dia saudara kami dari Rohingya. Sebelumnya mayatnya ditemukan setelah beberapa hari meninggal, dia diduga gantung diri," katanya kepada VIVA.


Nur Islam yang sudah bertahun-tahun tinggal di Makassar bersama istri, anak, dan orang tuanya mengatakan, Munir bertekad untuk mengakhiri hidupnya setelah salat Jumat.


Dalam foto dan video yang didapat, terlihat korban masih lengkap dengan topi dan baju sholat yang digantung di tali.


Abdul, pengungsi Rohingya lainnya, mengungkapkan keprihatinannya atas nasib mereka selama berada di Makassar, karena hingga saat ini belum ada kepastian mengenai agenda keberangkatan pendatang Rohingya ke negara tujuan suaka ketiga. togel online


Belum ada keterangan polisi terkait kematian Munir. Kapolsek Tamalate Kompol Arifuddin A. yang dihubungi melalui telepon mengaku masih berada di lokasi kejadian dan belum bisa memberikan keterangan pers.

Sindiran Blakblakan Politisi Senior Pendiri Demokrat untuk AHY

 

Sindiran Blakblakan Politisi Senior Pendiri Demokrat untuk AHY

Asikku88 - Salah satu pendiri Partai Demokrat, Muhammad Darmizal, mengaku belum pernah bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sejak putra Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Kini muncul wacana bahwa ada yang ingin mengambil alih posisi AHY sebagai chairman.


“Alhamdulillah belum (komunikasi dengan senior dan founder, termasuk saya). Alhamdulillah dia tidak sempat. Tanya daerah sekitarnya, kita jarang ketemu,” ujar Darmizal dalam keterangan pers di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, pada Selasa, 2 Februari 2021.


Meski demikian, Darmizal mengaku tidak sakit hati dengan sikap AHY seperti itu. Sebab, menurut dia, pendiri Partai Demokrat adalah orang-orang yang rendah hati, jadi tidak perlu ada rasa sakit hati. Partai Demokrat, kata dia, didirikan atas ketulusan dan semangat untuk perbaikan.


Namun, kata dia, jika partai politik yang didirikan oleh orang-orang yang berjuang mati-matian menjadi kenyataan sebagai entitas politik yang eksklusif, maka harapan para pendiri jauh dari harapan. "Pesta harus inklusif untuk menjadi rumah yang besar bagi semua orang," dia memperingatkan.


Ia mencontohkan almarhum Hadi Utomo saat menjadi ketua umum Demokrat, terkadang pada pukul 02.00 dini hari ia masih menjawab jika ada hal-hal yang penting, yang pada dasarnya terkesan tidak ada gap antara pimpinan dengan pejabat lainnya. atau kader.


Oleh karena itu, kata dia, Hadi Utomo berhasil menghimpun Demokrat dengan perolehan suara luar biasa di awal-awal partai. Contoh seperti itu yang harus ditiru oleh calon pemimpin Partai Demokrat.


Memang, Demokrat kini dipimpin oleh tokoh-tokoh milenial. Namun demikian, Darmizal mengingatkan, pemimpin harus memiliki kecerdasan intelektual melalui proses, waktu, pengalaman dengan menyelesaikan banyak masalah. togel online


Belajarlah dari para pemenang dan cari ilmu dari yang berpengalaman. Kita harus dihajar, dipalu. Niat kita bagaimana berbuat baik untuk hasil yang baik. Hanya orang baik menghasilkan kebaikan, dan kebaikan kita hari ini akan menyelamatkan kita nanti, ”ujarnya.


PKS: Myanmar Perlu Belajar dari Proses Demokratisasi dari Indonesia

 

PKS: Myanmar Perlu Belajar dari Proses Demokratisasi dari Indonesia

Asikku88 - Partai Keadilan Sejahtera mengatakan pihaknya menyesal atas kudeta militer di Myanmar karena negara itu baru-baru ini memulai transisi dari pemerintahan militer ke pemerintahan sipil. Apalagi, militer menangkap sejumlah tokoh dan tokoh partai NLD, di Aung San Suu Kyi.


Perebutan kekuasaan oleh militer di Myanmar, menurut Kepala Pembangunan dan Pembangunan Luar Negeri PKS Sukamta, merupakan pekerjaan besar bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ini karena setiap negara memiliki sejarah dalam hal hubungan militer-sipil.


Indonesia juga memiliki sejarah dinamis yang serupa tetapi telah mampu menyelesaikannya dengan baik sejak reformasi tahun 1998.


Sukamta mengapresiasi responsivitas Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam mengeluarkan pernyataan imbauan kepada Myanmar agar masing-masing pihak menahan diri dan menyelesaikan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya.


Dalam keterangannya, Selasa 2 Februari 2021, anggota Komisi I DPR RI juga berharap Kementerian Luar Negeri RI mendorong setiap pihak di Myanmar untuk memperhatikan keselamatan seluruh warga negara di sana. Apalagi untuk minoritas seperti etnis Rohingya.


“Menurut saya ini bukan pembelaan atau seruan yang tidak masuk akal, tapi sebuah pernyataan harapan bahwa akan ada demokratisasi dimanapun di Asia Tenggara, terutama di Myanmar, terutama karena Indonesia pernah mengalami masa-masa sulit dalam konteks hubungan sipil-militer dengan kita. . "Telah berhasil melewati masa-masa itu. Myanmar perlu belajar dari proses demokratisasi ini dari Indonesia, ”ujarnya.


Ia mengingatkan agar pemerintah Indonesia memiliki solusi jangka pendek dan panjang untuk mengatasi kudeta di Myanmar.


Solusi singkatnya, pemerintah Indonesia harus memiliki langkah taktis untuk menjamin keselamatan WNI di Myanmar. Sementara itu, KBRI mengimbau WNI untuk tinggal di rumah dan terus melaksanakan protokol kesehatan.


Sukamta menyarankan agar pemerintah Indonesia memiliki kajian eskalasi konflik di sana. Jika sudah bisa diprediksi apakah eskalasi konflik semakin mengkhawatirkan, maka perlu dipikirkan solusi pemulangan WNI ke Tanah Air.


“Dalam jangka panjang perlu dipikirkan peran Indonesia sebagai pemimpin tradisional ASEAN. Indonesia harus mampu melindungi negara-negara anggota ASEAN. Namun, karena Piagam ASEAN mengatur prinsip non-interferensi, berarti ASEAN tidak bisa. mengganggu urusan dalam negeri anggotanya, ”ujarnya.


Pikirkan tentang meninjau Piagam ASEAN. Sukamta menilai ASEAN belum punya nyali untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Kasus ini bisa menjadi momentum untuk mendefinisi ulang ASEAN agar tidak sekedar tempat berkumpul.


“Jika ASEAN memiliki fungsi dan kewenangan yang lebih kuat, setidaknya krisis politik dan HAM yang terjadi di negara-negara ASEAN bisa ditindaklanjuti oleh ASEAN dengan mengirimkan peacekeepers, misalnya,” ujarnya. togel online


Pasukan penjaga perdamaian ASEAN tidak dalam konteks mencampuri 100 persen urusan dalam negeri suatu negara tetapi untuk memastikan perlindungan warga sipil. Sukamta menilai dalam setiap konflik atau perang saudara, warga sipil menjadi korban meski ada hukum humaniter.