Asikku88 - Partai Keadilan Sejahtera mengatakan pihaknya menyesal atas kudeta militer di Myanmar karena negara itu baru-baru ini memulai transisi dari pemerintahan militer ke pemerintahan sipil. Apalagi, militer menangkap sejumlah tokoh dan tokoh partai NLD, di Aung San Suu Kyi.
Perebutan kekuasaan oleh militer di Myanmar, menurut Kepala Pembangunan dan Pembangunan Luar Negeri PKS Sukamta, merupakan pekerjaan besar bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ini karena setiap negara memiliki sejarah dalam hal hubungan militer-sipil.
Indonesia juga memiliki sejarah dinamis yang serupa tetapi telah mampu menyelesaikannya dengan baik sejak reformasi tahun 1998.
Sukamta mengapresiasi responsivitas Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam mengeluarkan pernyataan imbauan kepada Myanmar agar masing-masing pihak menahan diri dan menyelesaikan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya.
Dalam keterangannya, Selasa 2 Februari 2021, anggota Komisi I DPR RI juga berharap Kementerian Luar Negeri RI mendorong setiap pihak di Myanmar untuk memperhatikan keselamatan seluruh warga negara di sana. Apalagi untuk minoritas seperti etnis Rohingya.
“Menurut saya ini bukan pembelaan atau seruan yang tidak masuk akal, tapi sebuah pernyataan harapan bahwa akan ada demokratisasi dimanapun di Asia Tenggara, terutama di Myanmar, terutama karena Indonesia pernah mengalami masa-masa sulit dalam konteks hubungan sipil-militer dengan kita. . "Telah berhasil melewati masa-masa itu. Myanmar perlu belajar dari proses demokratisasi ini dari Indonesia, ”ujarnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah Indonesia memiliki solusi jangka pendek dan panjang untuk mengatasi kudeta di Myanmar.
Solusi singkatnya, pemerintah Indonesia harus memiliki langkah taktis untuk menjamin keselamatan WNI di Myanmar. Sementara itu, KBRI mengimbau WNI untuk tinggal di rumah dan terus melaksanakan protokol kesehatan.
Sukamta menyarankan agar pemerintah Indonesia memiliki kajian eskalasi konflik di sana. Jika sudah bisa diprediksi apakah eskalasi konflik semakin mengkhawatirkan, maka perlu dipikirkan solusi pemulangan WNI ke Tanah Air.
“Dalam jangka panjang perlu dipikirkan peran Indonesia sebagai pemimpin tradisional ASEAN. Indonesia harus mampu melindungi negara-negara anggota ASEAN. Namun, karena Piagam ASEAN mengatur prinsip non-interferensi, berarti ASEAN tidak bisa. mengganggu urusan dalam negeri anggotanya, ”ujarnya.
Pikirkan tentang meninjau Piagam ASEAN. Sukamta menilai ASEAN belum punya nyali untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Kasus ini bisa menjadi momentum untuk mendefinisi ulang ASEAN agar tidak sekedar tempat berkumpul.
“Jika ASEAN memiliki fungsi dan kewenangan yang lebih kuat, setidaknya krisis politik dan HAM yang terjadi di negara-negara ASEAN bisa ditindaklanjuti oleh ASEAN dengan mengirimkan peacekeepers, misalnya,” ujarnya. togel online
Pasukan penjaga perdamaian ASEAN tidak dalam konteks mencampuri 100 persen urusan dalam negeri suatu negara tetapi untuk memastikan perlindungan warga sipil. Sukamta menilai dalam setiap konflik atau perang saudara, warga sipil menjadi korban meski ada hukum humaniter.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar